BOGOR, denai.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menekan angka kemiskinan begitu besar. Diwujudkan dengan menjalin kerja sama bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) RI agar program yang diambil berdasarkan data yang akurat.

Kerja sama ini dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Sekretaris Utama BIG RI RA Belinda Arunawati Margono. Dan disaksikan Kepala BIG RI Prof Muh Aris Marfai, di Ruang Rapat BIG RI Cibinong, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (21/5/2025).

Turut hadir dalam pertemuan penting ini, Kadistanak Kukar M Taufik, Kepala BKPSDM Kukar Rakhmadi, dan Plt Kadis Perkim Kukar M Aidil. Kemudian, Plt Kadiskominfo Kukar M Solihin, anggota DPRD Kukar Edy Santoro, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna, Kabag Prokompim Setkab Kukar Ismed serta perwakilan Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Kukar.

Edi mengatakan masih terdapat angka kemiskinan di Kukar. Oleh karena itu, pihaknya memerlukan suatu kerja dan instrumen kebijakan yang dapat menjelaskan peran wilayah yang dihubungkan dengan analisis karakteristik kemiskinan dalam pendekatan geospasial.

“Kondisi inilah yang mendasari Pemkab Kukar menjalin kerja sama. Bahwa kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis wilayah sangatlah penting dan harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Kukar,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Momentun ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan Satu Data Indonesia. “Di mana salah satu poin yang kita perhatikan adalah penyediaan data berbasis geospasial yang telah distandarisasi. Sebagai instrumen pembangunan daerah yang lebih lengkap dan berorientasi pada keterpaduan fungsi wilayah yang lebih tertib, terintegrasi atau aktual,” jelasnya.

BIG yang ditunjuk sebagai pembina data geospasial secara nasional diposisikan menjadi mitra strategis Pemkab Kukar. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas penyediaan data geospasial. Dengan pola pendampingan yang lebih terencana, sistematis, intensif, terstruktur dalam skema kerja yang saling mengisi dalam rangka pencapaian pembangunan yang lebih presisi dalam skala regional atau nasional.

“Kami menyambut baik pola kerjasama yang telah dibangun oleh BIG, dengan masa kerjasama secara bertahap dengan skema jangka menengah. Hal ini sejalan dengan momentum perumusan kebijakan periode, pembangunan jangka menengah Kukar yang dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029, sebagai pedoman kebijakan perencanaan/penganggaran daerah,” pungkasnya. (adv/nad)