JAKARTA, Denai.id — Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, kini menghadapi tantangan finansial. Pembiayaan proyek yang mencapai US$7,27 miliar sebagian besar bersumber dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank (CDB).

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras jika APBN diminta menanggung beban pembayaran utang proyek tersebut. Menurutnya, pembiayaan harus dikelola sepenuhnya oleh badan usaha yang menjalankan proyek.

Danantara Dinilai Punya Kapasitas Finansial Cukup

Purbaya menilai, Danantara, sebagai holding BUMN yang menaungi proyek kereta cepat, memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk menanggung kewajiban utang.

“Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp80 triliun per tahun,” ujar Purbaya dalam diskusi publik, Minggu (10/10/2025).

Ia menegaskan agar pemerintah tidak kembali menjadi penyangga proyek yang dikelola badan usaha negara.

“Harusnya mereka bisa mengatur dari situ. Jangan sampai APBN terbebani lagi,” tegasnya.

Belum Ada Pembicaraan Resmi dengan Pemerintah

Meski begitu, Purbaya mengaku belum ada komunikasi resmi dari pihak Danantara terkait langkah penyelesaian utang proyek.

“Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Kalau sudah ada pembahasan, nanti saya sampaikan perkembangannya,” katanya.

Biaya Membengkak, Tantangan Bertambah

Proyek KCJB yang awalnya menelan biaya US$6,07 miliar kini membengkak menjadi US$7,27 miliar. Pembengkakan ini sebagian besar berasal dari kenaikan biaya konstruksi dan bunga pinjaman.

Pinjaman dari CDB memiliki bunga sekitar 3,7%–3,8% dengan tenor hingga 35 tahun. Komposisi kepemilikan proyek terdiri atas 60% saham BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dan 40% dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd asal Tiongkok.

Menjaga Disiplin Fiskal dan Kemandirian BUMN

Penolakan Purbaya dianggap sebagai langkah menjaga disiplin fiskal negara serta mendorong BUMN agar lebih mandiri dalam mengelola proyek berskala besar. Jika skema pembiayaan dikelola secara efektif, proyek ini diharapkan tetap bisa beroperasi tanpa membebani keuangan negara. (sh)