TENGGARONG, denai.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) resmi punya nakhoda baru. Ahmad Yani ditetapkan sebagai Ketua DPRD definitif masa sisa jabatan 2024–2029, menggantikan almarhum Junaidi. Pengangkatan berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa ke-11, Kamis (19/6), di ruang sidang utama DPRD Kukar.

Prosesi pengucapan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Tenggarong, Ben Ronald P. Situmorang. Peresmian itu didasarkan pada Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100/1.4.2/48/B.POD/II/2024. Sejumlah tokoh hadir lengkap, mulai perwakilan Gubernur Kaltim, pimpinan DPRD provinsi, Sultan Kutai, jajaran Forkopimda, hingga para akademisi dan tokoh masyarakat.

Bupati Kukar Edi Damansyah yang ikut hadir menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan amanah besar dari rakyat. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Ahmad Yani sekaligus menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif.

“Tidak ada visi besar yang bisa tercapai tanpa sinergi yang solid. DPRD dan Pemkab adalah mitra sejajar yang harus berjalan beriringan,” tegas Edi seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Plt Ketua DPRD, Junadi, yang telah mengisi kekosongan kepemimpinan pasca wafatnya Junaidi. Menurutnya, pengabdian dan kerja keras yang sudah dilakukan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kerja legislatif.

Dalam sambutannya, Edi mengingatkan bahwa Kukar menghadapi tantangan berat. Letak strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah ini harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Setiap program dan anggaran yang kita sepakati bersama harus benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga di 20 kecamatan,” katanya.

Pelantikan ketua baru DPRD ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kolaborasi lintas sektor jadi modal sosial bagi Kukar. Hadirnya jajaran Forkopimda, kalangan usaha, akademisi, hingga tokoh agama dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sepihak.

“Keberhasilan pembangunan adalah hasil kerja kolektif. Mustahil pemerintah daerah atau DPRD berjalan sendiri-sendiri,” ujar Edi.

Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk terus berperan aktif: Forkopimda menjaga stabilitas, pelaku usaha menggerakkan roda ekonomi, akademisi memberi sumbangsih pemikiran, dan tokoh agama merawat harmoni sosial. “Teruslah beri dukungan, masukan, dan kritik konstruktif. Itu vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Hanya dengan kebersamaan kita bisa wujudkan Kukar yang maju dan sejahtera,” tutup Edi. (adv/nad)