TENGGARONG, denai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satunya dengan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono, saat menghadiri rapat pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) TPAKD Kukar Tahun 2025 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara, Samarinda, Rabu (11/6).

Menurut Sunggono, kehadiran OJK sangat penting untuk membuka akses keuangan produktif bagi masyarakat. Ia menilai, dukungan OJK bisa mendorong lembaga jasa keuangan agar lebih proaktif membangun ekonomi daerah.

“Pemda melalui TPAKD berkomitmen penuh. Harapannya OJK bisa memberi masukan, saran, sekaligus bersinergi agar akses keuangan lebih produktif. Dengan begitu, potensi ekonomi tiap wilayah bisa tergali maksimal, khususnya di Kukar,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Kukar sendiri sudah menyiapkan sejumlah program yang bersinergi dengan ekosistem inklusi keuangan. Mulai Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar), Laku Pandai, hingga program berbasis syariah.

Sunggono menyebut, penguatan literasi keuangan menjadi fondasi agar masyarakat desa tidak hanya terhubung dengan layanan keuangan formal, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk usaha produktif.

Dalam forum tersebut, Sunggono juga menyinggung dua desa yang sedang disiapkan sebagai model pengembangan ekonomi daerah, yakni Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kedua desa itu dinilai punya potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, meski dengan tantangan berbeda.

“Setiap desa punya keunggulan dan kekurangan. Itu bisa jadi prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah. Pemkab siap siapkan data lengkap untuk mendukung langkah ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, rapat juga membahas akses keuangan lembaga jasa keuangan (PUJK) di desa dan sekitarnya. Mulai dari kehadiran jaringan Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya jelas: peningkatan literasi, inklusi keuangan, serta timeline launching tahapan EKI di Kukar.

Sekda Kukar menegaskan, langkah ini diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi desa. Jika akses keuangan terbuka lebar, masyarakat punya peluang lebih besar mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat kemandirian daerah.

“Yang kita harapkan bukan hanya sekadar akses, tapi juga keuangan yang produktif. Sehingga benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. Turut hadir dalam pertemuan, Kabag Ekonomi Haryo Martani, Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar, serta sejumlah stakeholder terkait. (adv/nad)