JAKARTA, denai.id – Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) siap menyuseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan sekolah rakyat. Ditandai dengan hadirnya Sekretaris Daerah Kukar Dr H Sunggono dalam acara pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Jakarta Selatan, Senin (21/4).

Turut hadir dalam acara itu Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya. Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat.

Proses verifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri (Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri), Ghina Febriana Khairunisa (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen), Raymon Yoesef(BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).

Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan tiga lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Dari hasil verifikasi, Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.

“Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Saat ini, para kepala daerah mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. Para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” Sunggono.

Dia menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin. Dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh

Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin. (adv/nad)