TENGGARONG, denai.id – Suasana ruang utama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Selasa (1/7), terasa lebih hangat dari biasanya. Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani itu menjadi panggung penting bagi Wakil Bupati Kukar, H Rendi Solihin.

Di hadapan para legislator, Rendi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dari podium, ia menekankan bahwa kritik dan masukan dari dewan adalah bahan berharga untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kukar menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas saran serta dukungan DPRD. Semua itu adalah komitmen bersama demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rendi seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Meski banyak capaian sesuai target, ia tidak menutup mata bahwa masih ada program yang belum berjalan optimal. Salah satu sorotan utama adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

Menurutnya, SILPA yang muncul bukan sekadar akibat rendahnya serapan anggaran, melainkan juga faktor teknis. Mulai dari adanya dana earmark dari pusat yang baru turun di akhir tahun, hingga perubahan mekanisme penyaluran transfer ke daerah. “Waktu yang terbatas membuat sebagian program tak bisa dilaksanakan sepenuhnya,” jelasnya.

Namun, Rendi memastikan SILPA tersebut akan dioptimalkan untuk program strategis tahun 2025. Fokusnya, menekan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur jalan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. “Jangan sampai anggaran hanya berhenti di atas kertas. Harus nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir semua fraksi DPRD menekankan isu ini dalam pandangan umumnya. Rendi sepakat, bahwa ke depan PAD harus tumbuh setiap tahun. “Banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Perseroda, Perusda, dan BUMD milik Kukar punya potensi besar. Ini harus kita garap serius,” ungkapnya.

Janji itu bukan sekadar retorika. Rendi menegaskan bahwa optimalisasi PAD adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat sekaligus mempercepat pembangunan.

Rapat Paripurna yang dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif itu pun ditutup dengan nada optimisme. Kritik tajam dari fraksi diterima dengan kepala tegak, sementara komitmen perbaikan dipertegas langsung oleh wakil kepala daerah.

Bagi masyarakat Kukar, transparansi seperti ini menjadi bukti bahwa pengelolaan APBD bukan sekadar angka-angka, tetapi wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun bersama. (adv/nad)