Prabowo: Sebagian Uang 13 T dari Koruptor Sebaiknya Dibelanjakan untuk Beasiswa LPDP, Demi Mencetak Generasi Unggul

$rows[judul] Keterangan Gambar : Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ntvnews.id)

JAKARTA, Denai.id – Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan hasil sitaan korupsi sebagai investasi masa depan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden mengusulkan agar sebagian dari Rp 13 triliun dana kerugian negara yang dikembalikan Kejaksaan Agung dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Usulan ini muncul sebagai bentuk penegasan bahwa hasil pemberantasan korupsi tak hanya menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga dapat langsung berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kalau uang dari koruptor itu bisa kita arahkan ke LPDP, itu investasi besar untuk masa depan,” kata Prabowo.

Presiden juga menyebut bahwa penguatan LPDP adalah bagian dari strategi besar mencetak generasi unggul, yang mampu bersaing secara global dan mempercepat transformasi bangsa.

Rp13 Triliun dari Kasus Korupsi Ekspor CPO

Dana yang dimaksud berasal dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Uang senilai Rp13 triliun tersebut diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada hari yang sama.

Presiden menyampaikan gagasan ini bersamaan dengan pemaparan program pendidikan nasional yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

Sekolah Garuda: Mencari Anak-anak Cerdas dari Desa

Prabowo memperkenalkan program Sekolah Garuda, yang dirancang untuk menjadi institusi pendidikan unggulan bagi siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa potensi anak bangsa tidak hanya berasal dari kota atau keluarga berada.

“Banyak anak dari keluarga miskin yang sangat cerdas. Kita harus cari mereka. Jangan biarkan mereka terlewat,” ujar Prabowo.

Instruksi Presiden: Libatkan Semua Pihak

Presiden pun memberikan instruksi agar pencarian siswa berbakat dilakukan secara masif dan melibatkan berbagai pihak:

  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
  • Kementerian Sosial
  • Panglima TNI dan Kapolri
  • Organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan

Menurutnya, jaringan yang dimiliki TNI dan Polri hingga ke pelosok desa harus dimanfaatkan untuk memastikan tak satu pun anak berbakat terlewatkan.

Pendidikan Jadi Agenda Besar Pemerintah

Dalam refleksi satu tahun pemerintahannya, Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Melalui beasiswa LPDP, Sekolah Garuda, dan program lainnya, ia berharap Indonesia mampu mencetak generasi masa depan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. (sh)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)