JAKARTA, denai.id – Pemerintah sedang menggencarkan program hilirisasi industri. Agenda tersebut dapat terhambat jika masih ada praktik pertambangan dan ekspor ilegal.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memberikan tugas kepada TNI dan Polri untuk mengawal berjalannya hilirisasi industri.

”Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi, itu agar bisa berjalan dengan baik. Di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” pesan Jokowi dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri di Jakarta kemarin (8/2).

Contoh gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal. Jika hilirisasi terganggu, kata presiden, dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara. ”Tugas TNI dan Polri ada di situ,” tegasnya.

Jokowi menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah. Dua lembaga tersebut juga diminta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Hal itu juga berlaku di tahun politik.

Kepala negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif. Dalam rapim tersebut Jokowi kembali mengingatkan jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ”Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak 2015, Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatan.

Seusai rapim, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, diperlukan kerja sama semua pihak agar potensi karhutla dapat dicegah sedini mungkin. ”Dari awal diantisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran, baru kita laksanakan pemadaman,” tuturnya.

Terkait hilirisasi industri, Yudo menyatakan, pihaknya bersama Polri harus memastikan tidak ada ekspor ilegal. Khususnya jajaran TNI-Polri yang bertugas di daerah perbatasan. ”Jadi, jangan sampai ada ekspor ilegal,” tandas mantan kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.

Yudo mengakui, presiden meminta TNI dan Polri terus menjaga soliditas dan sinergisitas. ”Tidak hanya di (jajaran) atas saja, harus sampai bawah,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap mengawal fondasi ekonomi Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan dan terus tumbuh. ”Khususnya pada 2023, selain ada krisis global, ada pula krisis sosial dan iklim,” paparnya.

Semua kondisi itu bisa mengakibatkan masalah yang multidimensi. Dari ekonomi, pangan, hingga energi yang akhirnya bisa memicu konflik. Saat ini telah dilakukan pemetaan daerah rawan dengan penyiapan personel TNI dan Polri. ”Agar tidak berkembang,” ucapnya. (nad)