JAKARTA, denai.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan wujud pemerintah mengurangi intervensi kepada masyarakat. Dia ingin masyarakat mandiri dalam penanganan Covid-19 kedepannya.

Ditemui di Istana Negara kemarin (2/1), Budi menyatakan bahwa penghentian PPKM merupakan bagian dari transisi pandemi ke endemi. Berkurangnya intervensi pemerintah dalam penanganan pandemic, menurut dia, adalah hal wajar. Dia mencontohkan flu dan demam berdarah. “Tidak ada intervensi dari pemerintah. Intervensi yang baik itu dari masyarakat,” katanya.

Apakah setelah PPKM dihapus, masyarakat bisa tidak pakai masker? Budi menyatakan bahwa pemakaian masker hanya di ruang tertutup, sempit, dan kerumunan. Namun, dia mengembalikan kepada masyarakat. Apalagi jika kondisi sehat dan berada di ruang terbuka. “Partisipasi dan kesadaran masyarakat itu penting,” ujarnya.

Terpisah, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai justru masyarakat belum siap untuk dilepas begitu saja untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Walaupun, sudah memasuki tahun keempat.

Menurutnya, pemerintah lupa jika dalam pengambilan keputusan pencabutan PPKM ini harusnya tak hanya mengandalkan kuantitatif. Ada faktor kualitatif yang juga wajib jadi pertimbangan. Misalnya, kebiasaan masyarakat yang help seeking behavior-nya tidak pergi ke fasilitas kesehatan (faskes).

Tapi, diobati sendiri di rumah dengan diagnosis yang dilakukan mandiri. Belum lagi, banyak masyarakat belum paham pentingnya booster vaksin Covid-19 hingga yang paling mudah, cuci tangan.

”Artinya, bisa jadi rumah sakit kosong bukan berarti yang sakit (Covid-19, red) kosong. Enggak. Masyarakat Indonesia gak begitu,” ujarnya.

Memang, kata dia, potensi akut dari pandemi sudah hampir terlampaui. Dampak keparahan menurun dengan modal vaksinasi Covid-19, terutama booster. Akan tetapi, yang jadi masalah adalah keberadaan sub varian yang lebih mudah menerobos proteksi vaksinasi dan lebih mudah membuat inveksi baru.

Karenanya, pencabutan PPKM tanpa ada “rem” lanjutan akan membuat kelompok rawan seperti lansia dan anak-anak yang belum mendapat vaksin primer maupun booster sangat berisiko mengalami keparahan, bahkan kematian.

”Walaupun proporsi akan lebih menurun. Tapi kalau bicara persentase dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tentu angka 1 persen itu besar sekali,” jelasnya. (nad)