JAKARTA, denai.id – Presiden Joko Widodo mendorong penggunaan dana bersama dalam penanganan bencana. Selain itu, daerah harus memetakan bencana yang kerap terjadi di wilayah masing-masing.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta dapat menyederhanakan aturan dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. ”Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan,” katanya dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di Jakarta kemarin (2/3).

Jokowi menekankan peran penting pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) untuk memahami potensi bencana di daerahnya. ”Daerah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan,” katanya.

Pemda dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.

Selain itu, pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana. ”Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya,” ungkapnya.

Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 ditutup oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin sore. Ada beberapa poin penting yang dia tekankan. Di antaranya, penguatan mitigasi bencana. (nad)