KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengelolaan website resmi di tingkat OPD, kecamatan, dan desa. Meski seluruh unit pemerintahan telah memiliki kanal digital, sebagian besar di antaranya dinilai belum dikelola secara optimal sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan transparan.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar, mengatakan meskipun telah memiliki tata kelola informasi digital, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan website tersebut masih jauh dari ideal.

"Banyak di antaranya belum dikelola secara maksimal, bahkan cenderung pasif atau hidup segan mati tak mau," ujarnya, dalam sambutan Rakor pelaksanaan website satu atap, di Hotel Royal Viktoria, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, ketersediaan website seharusnya menjadi pintu utama penyampaian informasi publik. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi cepat, akurat, dan transparan.

"Website pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai pusat dokumentasi kegiatan, penyajian data, hingga kanal pelayanan dasar," jelasnya.

Namun, ia menambahkan tantangan besar muncul ketika sejumlah website baik di OPD, kecamatan, maupun desa tidak diperbarui secara berkala. Alhasil, sebagian informasi yang tersaji tidak lagi relevan atau tidak memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

"Beberapa perangkat daerah diketahui memiliki website yang secara teknis sudah layak, namun tidak diimbangi dengan sumber daya pengelola yang memadai," tambahnya.

Meski begitu, minimnya operator yang terlatih, tidak adanya rutinitas pembaruan konten, serta kurangnya perhatian terhadap pentingnya kualitas informasi, menjadi faktor penyebab stagnasi tersebut.

Selain itu, Ronni Bonar mengatakan di beberapa kecamatan dan desa. Website bahkan hanya berisi halaman depan tanpa konten tambahan, atau tidak menampilkan perkembangan kegiatan dan data penting yang seharusnya dapat diakses masyarakat.

"Sebagian website juga tidak mengikuti perkembangan kebutuhan layanan digital. Fitur-fitur yang diperlukan untuk memudahkan masyarakat, seperti data sektoral, informasi pelayanan, hingga dokumentasi kegiatan," tutupnya. (*/Adv Diskominfo Kutim/sh)