JAKARTA, denai.id – Pemerintah mendorong perusahaan pelat merah berperan maksimal di rantai distribusi sektor pangan.

Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksikan bahwa Kementerian BUMN butuh anggaran sekitar Rp 40 triliun agar bisa punya kekuatan dalam menguasai cadangan pangan.

Dana tersebut bakal diserahkan kepada Perum Bulog selaku stabilisator dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai off-taker sesuai mekanisme pasar.

’’Angka-angkanya sudah diusulkan, kalau kita mau punya stok pangan secara menyeluruh itu, kurang lebih Bulog sebagai stabilisator mungkin perlu uang Rp 20 triliun sampai Rp 24 triliun dan RNI perlu Rp 16 triliun sebagai off-taker,’’ papar Erick, kemarin (13/2).

Menurut Erick, keputusan BUMN Pangan sebagai off-taker tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Jokowi memerintahkan kepada BUMN di bidang pangan untuk mempersiapkan proses penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari rakyat. Upaya tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meminimalkan anjloknya harga di tingkat petani dan peternak.

Namun, Erick tak ingin penugasan itu membebani keuangan perusahaan pelat merah bersangkutan. Oleh karena itu, dia berharap DPR bisa membantu merealisasikan  pembiayaan tersebut dengan pengenaan bunga murah.

Menteri BUMN menyebutkan bahwa Program Makmur yang dicetus pada 2021 telah berhasil mendongkrak produktivitas dan pendapatan petani dari berbagai komoditas. Namun, BUMN untuk beberapa komoditas semisal kopi dan jagung masih berkolaborasi dengan swasta sebagai bagian dari off-taker.

Sebab, lanjut Erick, perusahaan milik negara tidak punya kemampuan dana untuk menguasai industri pangan seperti swasta. ’’Tidak mungkin kita ditugaskan sebagai off-taker, tapi dengan pendanaan commercial bank, sangat tidak mungkin,’’ tegasnya.

Erick menambahkan, pihaknya saat ini sudah membentuk project management office (PMO) bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

’’Tapi, ini belum putus, kami mengusulkan penempatan dana off-taker ini tetap bertanggung jawab. Angka-angkanya sudah kami usulkan,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan sempat mengusulkan agar pemerintah dapat mendukung perusahaan BUMN untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun dengan kurun waktu 3 tahun. Anggaran itu berfungsi menyerap hasil panen petani.

Menurut Zulhas, sapaannya, upaya itu bisa menyejahterakan petani. Sebab, mereka hanya fokus pada sisi produksi. Sementara itu, negara melalui BUMN bertugas menyerap hasil panen. Bisa berlaku untuk hasil tani dari beras, kedelai, hingga jagung. ’’Usulan itu sejalan dengan perhatian Presiden Jokowi agar pemerintah atau BUMN menyerap hasil petani lokal,’’ ujarnya. (nad)