JAKARTA, denai.id – Komisi VIII DPR RI tengah berada di Arab Saudi untuk mengecek persiapan penyelenggaraan haji tahun ini. Legislator melihat ada peluang untuk menurunkan besaran biaya haji 2023 dari yang telah diusulkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui bahwa memang ada kenaikan harga sejumlah komponen di Saudi dibanding tahun lalu. Sehingga, wajar jika ada kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). ”Tapi, Komisi VIII melihat masih ada peluang menurunkan harga dari berbagai varian komponen,” ujarnya, kemarin (1/2).

Komponen tersebut, antara lain, akomodasi dan konsumsi. Bahkan, biaya pelayanan untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (masyair). ”Masyair-pun menurut kami masih berpeluang dinegosiasi,” katanya.

Menurut dia, ada perubahan paradigma dari pemerintah Saudi yang memandang haji tidak hanya ibadah, tapi juga sarat dengan ekosistem ekonomi. Itu menjadikan haji mulai banyak tambahan biaya. Oleh karena itu, pihaknya ingin pemerintah kembali menata perhajian di Indonesia sesuai perkembangan yang ada.

Kunjungan Komisi VIII di Saudi masih akan berlanjut. Ada beberapa objek sasaran yang harus dipastikan. Misalnya, otoritas bandara di Jeddah dan bandara di Thaif. ”Jadi, bukan hanya kenaikan harga saja (yang diperhatikan, Red), tapi termasuk dengan mekanisme pengadaan, kebutuhan prioritas, efisiensi, dan lain-lain,” jelasnya.

Terpisah, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengatakan, dari 221 ribu orang yang masuk dalam kuota haji 2023, 61 ribu orang di antaranya merupakan lansia. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan yang baik sedini mungkin.

Beberapa aspek layanan yang perlu dipersiapkan di antaranya pemetaan data jemaah haji yang akan berangkat, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, kesiapan transportasi udara, asrama haji, hingga bimbingan manasik haji. Sementara di Saudi, mencakup penyediaan akomodasi, katering, pengaturan transportasi, serta mobilitas jemaah haji Indonesia.

Pihaknya meminta semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan haji sesuai tugas dan kewenangannya. ”Mengingat pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 24 Mei 2023,” ujarnya dalam rakor kesiapan haji bersama kementerian/lembaga terkait.

Berkaitan dengan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang ditanggung jemaah, Warsito meyakini bahwa pemerintah akan mengkaji lagi. Dengan memperhitungkan aspek keterjangkauan ongkos haji tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Sulistyowati mengungkapkan, usulan pemerintah melalui Kementerian Agama mengenai besaran bipih sebesar Rp 69.193.734 sejatinya merupakan keputusan tepat. Sebab, penetapan besaran ongkos haji tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan nilai manfaat yang dikelola BPKH.

Terkait kesehatan calon jemaah haji, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Liliek Marhaendro Susilo menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan. Mulai penyiapan petugas kesehatan haji, penyiapan sarana dan prasarana, serta pemeriksaan kesehatan jemaah haji oleh puskesmas dan RS kabupaten/kota.

Lalu, penyiapan pengadaan vaksin untuk jemaah dan petugas haji. ”Kemudian, pengetatan kriteria istitha'ah terutama jemaah risiko tinggi dan lansia, pembentukan klinik di setiap pemondokan, dan sarana penunjang kesehatan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengungkapkan, pihaknya terus mempersiapkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Di antaranya, persiapan akomodasi, katering, dan transportasi.

Untuk transportasi, menurut Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Putu Eka Cahyadi, 13 bandara dipastikan siap untuk penerbangan haji. Termasuk Bandara Kertajati yang jadi embarkasi jemaah haji 2023. Begitu pula dengan armada pesawatnya. ”Kementerian Perhubungan akan terus melaksanakan pemantauan, ramp-check, dan evaluasi kegiatan angkutan udara haji di bandar udara embarkasi dan debarkasi haji,” katanya. (nad)