JAKARTA, denai.id – Insiden kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencari solusi secepatnya.

Jokowi juga meminta Menteri BUMN segera mengevaluasi dan mengaudit lokasi-lokasi rawan lainnya. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi pengungsi korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Koja, Jakarta Utara kemarin.

Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana sempat berdialog dengan para pengungsi. “Saya turut belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini,” kata Jokowi seperti dikutip dari Jawa Pos, kemarin (4/3). Dia menegaskan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus mencari solusi secepat mungkin.

Menurut mantan wali kota Solo tersebut, area sekitar TBBM tersebut  memang daerah berbahaya. “Tidak bisa ditinggali,” imbuhnya.  Dia menyebut sejumlah opsi yang dapat diambil. Yakni, merelokasi warga sekitar TBBM atau justru memindahkan TBBM. Mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin ada keputusan dalam waktu dekat. “Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Sehingga solusinya menjadi jelas,” ungkap Jokowi.

Kejadian di Plumpang, lanjut Jokowi, harusnya jadi pembelajaran. Dia meminta seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia dievaluasi dan diaudit. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. ”Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” bebernya.

Menurut dia, sebelumnya sudah ada rencana terkait jarak aman atau buffer zone antara pemukiman warga dengan TBBM Pertamina Plumpang. Jarak aman itu sekitar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum sempat terwujud. Sebab, belum ada solusi bagi penduduk sekitar. ”Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, presiden turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, dia menyempatkan untuk berinteraksi dengan para pengungsi. Dia juga mengecek kebutuhan dan supply bantuan.

Dipastikan penanganan korban kebakaran mendapat prioritas dan berjalan cepat, baik melalui BNPB maupun Kementerian Sosial (Kemensos). “Bantuan tenda darurat dan logistik sudah tersedia. Selanjutnya terus dicek kebutuhan-kebutuhan lainnya, khususnya untuk perempuan dan anak,” ungkapnya. 

Muhadjir menyampaikan, presiden telah menugaskan dilakukan audit menyeluruh pada obyek-obyek vital yang berdekatan dengan pemukiman warga. Termasuk, memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mencari solusi supaya zona bahaya pemukiman di sekitar depo bisa ditangani.

Sehingga, kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Khusus untuk kasus Depo Pertamina Plumpang, Presiden menugaskan menteri BUMN dan pak gubernur segera mengkaji alternatif untuk relokasi permukiman sekitar depo atau pemindahan depo pertamina," paparnya. 

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengungkapkan, opsi untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang harus diaudit ulang. Menurut dia, memindahkan depo membutuhkan investasi yang cukup besar. Terlebih, di sana sudah ada pipa tertanam sepanjang lima kilometer dari pelabuhan. "Jadi, yang paling realistis adalah relokasi penduduk," ungkapnya.

Rencana relokasi warga, dikatakan Yayat, sebenarnya sudah ada sejak 2009. Namun, karena persoalan sengketa lahan di wilayah tersebut, relokasi tidak pernah terlaksana hingga saat ini. Sesuai sejarahnya, dikatakan Yayat, Depo Pertamina Plumpang memang berdiri lebih dulu. Kawasan di sekitarnya sudah ada tanah negara yang diklaim Pertamina.

Namun, karena ada persoalan status hukum dan lainnya di pengadilan, persoalan menggantung hingga akhirnya tanah tersebut diduduki masyarakat. "Nah, kalau sudah seperti itu kan susah," ucapnya. Untuk antisipasi kejadian serupa, masih kata Yayat, sudah ada rencana pembuatan buffer zone.

Bahkan, hal tersebut sudah direncanakan sejak lama dan disampaikan beberapa kali. Hanya, pelaksanaannya selalu ditunda hingga akhirnya tidak pernah terlaksana. "Jadi sebetulnya masalahnya itu saja, tidak terlalu luas," ujarnya. 

Menurut Yayat, permasalahan tersebut, kini memang menjadi persoalan tersendiri. Kemana warga akan dipindah? Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Namun demikian, dia menilai bahwa relokasi warga jadi opsi yang lebih baik.

”Kalau mau ya dibuat zona pembatas saja di situ berjarak antara 50 - 100 meter. Kalau perlu dipagar dua lapis supaya zona itu jadi zona yang sama sekali aman dan tertutup dari aktivitas penduduk," bebernya.  

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga memberikan tanggapan tentang opsi relokasi depo Pertamina Plumpang. Menurut Daymas, perlu dilakukan evaluasi mengenai dampak sosial dan ekonomi untuk relokasi permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Namun melihat sejarahnya sendiri depo tersebut dibangun di lahan kosong sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan akhirnya masyarakatlah yang mendekat dan menggarap tanah di sekitar depo," ujarnya. 

Menurut Daymas, langkah terbaik dan terdekat adalah mengawal dan mendampingi investigasi tim gabungan hingga selesai. "Lalu hasil investigasinya dapat dipublikasikan secara transparan agar menjadi lesson learned untuk pihak lain," tegasnya. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, depo Pertamina Plumpang perlu memiliki buffer zone, safety distance sesuai standar, baik untuk depo maupun pipa minyak.

"Selama ini lahan buffer zone itu ditempati warga sehingga menjadi pemukiman padat. Jadi perlu ada persuasi terhadap warga. Saran saya tetapkan dulu zona safety distance atau buffer zone, baru warga yang terdampak dicarikan solusinya," ujar Fabby. 

Kemarin Tim Gabungan Polri kembali mendatangi lokasi kebakaran. Mereka datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, tim itu terdiri atas personel dari Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis), Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), dan Polda Metro Jaya. 

Secara keseluruhan ada 25 personel yang bekerja dalam tim gabungan itu. Melalui olah TKP kemarin, mereka berusaha mencari titik api pertama dalam insiden kebakaran pada Jumat malam lalu (3/3). ”Sehingga nanti bisa diketahui penyebabnya,” ungkap dia. Sampai kemarin sore, tim itu masih bekerja. Mereka menyisir pemukiman warga terdampak kebakaran di Tanah Merah, Jakarta Utara. 

Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi tersebut. Petugas tidak memperbolehkan sembarangan orang masuk area tersebut. Selain tin yang bekerja, hanya warga berkepentingan boleh masuk. Bukan hanya di darat, petugas Pusinafis mengambil data dan informasi dari udara.

Beberapa kali mereka menerbangkan drone di pemukiman yang berbatasan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Trunoyudo menyebut, drone diterbangkan untuk memetakan TKP. Bahkan tidak hanya drone, Polri turut mengandalkan pencitraan satelit. 

Menurut dia, Polri melihat TKP secara umum dan secara khusus. Pencitraan satelit adalah bagian dari cara mereka melihat TKP secara umum. Sementara yang dilakukan Tim Gabungan Polri di TKP kemarin merupakan cara mereka melihat TKP secara khusus. Keduanya penting untuk mengidentifikasi  kerusakan akibat kebakaran itu.  

”Sehingga dalam proses penyelidikan (kami) bisa melihat apakah ada kelalaian, kesengajaan ataukah juga karena bencana alam. Tentu masih proses penyelidikan,” jelas dia. 

Trunoyudo menegaskan, Polri mendalami peristiwa kebakaran tersebut dengan pendekatan scientific. Tidak hanya di pemukiman warga yang terdampak kebakaran, hal serupa mereka lakukan di area Depo Pertamina Plumpang. ”Tentu nanti dari Tim Puslabfor akan ke dalam (Depo Pertamina Plumpang),” beber dia.

Lantaran sampai kemarin proses olah TKP masih berlangsung, dia belum bisa menjelaskan secara terperinci hasil kerja tim gabungan tersebut. ”Ini masih proses penyelidikan secara scientific. Kami lakukan langkah-langkah olah TKP awal,” tambahnya. (nad)