BINTAN, denai.id – Sebanyak 47.494 atau 61,36 persen dari 74.961 desa di Indonesia telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). Dari jumlah itu, baru 1.296 BUMDes yang memiliki dokumen terverifikasi atau berbadan hukum. Sisanya masih dalam tahap perbaikan dokumen maupun pendaftaran.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berharap para pengurus atau pengelola BUMDes yang belum berbadan hukum segera melengkapi dokumennya. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar berharap BUMDes dapat berjaya ke depannya. Terlebih setelah dinyatakan sebagai badan hukum dan tidak dapat dibubarkan.

”Dengan badan hukum ini, banyak sekali yang bisa dilakukan BUMDes,” katanya di sela kunjungan di Bintan, Kepulauan Riau, kemarin (1/2).

Untuk tujuannya, BUMDes bukan berarti tidak memiliki hambatan. Terutama terkait SDM pengelola maupun pengurus BUMDes.

Kemendes PDTT telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan tugas pengelolaan usaha BUMDes. Di antaranya dengan menyediakan sistem akuntansi legal yang disusun STAN. Sistem akuntansi ini juga sudah dikoreksi IAI dan IAPI. ”Dengan demikian, penyiapan SDM untuk tata kelola keuangan, sistem keuangan sudah sangat jelas. Sehingga tidak terlalu rumit lagi,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa KKN ditempatkan di desa-desa yang memiliki BUMDes. Dengan begitu, dalam kurun waktu sebulan dua bulan, mereka dapat melakukan transformasi pengetahuan pembukuan untuk pelaksana tata kelola keuangan. ”Dua hal yang akan terus menjadi fokus kita di dalam pembangunan desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Dua hal itu sesuai arahan presiden,” ujarnya.

Halim berada di Bintan untuk peringatan Hari BUMDes yang pertama. Kegiatan pada 1-2 Februari itu dilaksanakan di Desa Teluk, Kecamatan Gunung Kijang. Beberapa rangkaian kegiatan, antara lain, seminar, bazar, dan pesta rakyat. Kegiatan itu dihadiri perwakilan pengelola BUMDes se-Indonesia. (nad)