TENGGARONG, denai.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Serentak Bulan Juni 2024, Senin (1/7) di Ruang Daksa Artha Gedung BPKAD Lt 3.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekda Kukar Sunggono, didampingi oleh Plt Dinkes Kukar Kusnandar dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Arianto, serta diikuti oleh seluruh pihak terkait baik secara daring maupun luring.

Dalam arahannya, Bupati Edi Damansyah mengungkapkan bahwa berdasarkan data penanganan stunting di Kutai Kartanegara, angka stunting pada tahun 2020 mencapai 27%, dan Kukar berhasil menurunkannya sekitar 10% menjadi 17,6%.

Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat karena telah bekerja dengan konsep inovasi "Raga Pantas", serta menekankan pentingnya konsistensi dan solusi yang perlu diambil usai evaluasi pelaksanaan pengukuran serentak selama 4 minggu sesuai dengan target waktu yang diberikan negara.

“Dari laporan yang sudah lengkap, hanya Kecamatan Muara Kaman yang belum mencapai 100% karena permasalahan yang ada di perusahaan, seperti perusahaan sawit dan HTI,” ungkapnya.

Edi juga menekankan bahwa perusahaan seperti sawit dan HTI berada di bawah asistensi Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan. Jika perusahaan tersebut tidak dapat diakses, maka harus diberi peringatan khusus agar data yang diperlukan dapat diorganisir dengan baik, sehingga penanganan stunting dan gizi buruk dapat dilakukan dengan cepat.

Edi berharap data ini dapat merujuk dan menggambarkan penanganan lebih lanjut terhadap stunting dan gizi buruk. Ia juga menginginkan data ini dapat dipetakan secara by name dan by address, sehingga menjadi gambaran dan rujukan bagi semua pihak.

Ia yakin setelah data ini dipetakan, kader-kader PKK dan Posyandu di kecamatan/desa akan bergerak, dan PKK kabupaten akan merevisi selama 8 minggu pelaksanaan bagi masalah gizi buruk.

“Bila gizi buruk tidak ditangani dengan benar maka akan mengarah ke stunting. Oleh karena itu, diperlukan pemberian makanan tambahan, dan jika bisa, menu sehatnya sudah diseragamkan agar ada patokan pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu,” tegas Edi.

Edi meminta Dinas Kesehatan agar dapat menstandarkan Posyandu sehingga menu makanan tambahan bisa seragam dan berkualitas. Dengan gambaran kerja yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan, maka ke depan fungsi Puskesmas bisa diperkuat. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir mencari solusinya.

“Tolong dibuatkan standar Posyandu agar terlihat juga kerja nyatanya, dan nanti akan dioptimalkan oleh kader-kader Posyandu dan PKK,” tambahnya.

Ia juga meminta kepada semua pihak yang terlibat agar tidak mengabaikan data yang sudah dikumpulkan selama 4 minggu. Edi sangat optimis bisa melakukan perubahan dengan data yang diperoleh.

“Dengan berkumpulnya kita hari ini, diharapkan kita bisa mendahului data yang diminta oleh pusat (nasional) sesuai dengan kebiasaan dan budaya kita,” imbuhnya. Di akhir, Edi sangat optimis semua bisa ditangani dengan baik karena banyak pihak yang terlibat. (adv/nad)