Keterangan Gambar : rapat penyusunan Renbis 2026–2030 Perumdam TTB di Meeting Room Hotel Mercure, Samarinda. (Ist)
KUTIM, Denai.id - Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan dan perluasan akses air bersih bagi masyarakat. Penguatan mekanisme pendataan harus dilakukan hingga ke desa agar target peningkatan cakupan layanan air bersih dapat tercapai secara tepat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman saat membuka rapat penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) 2026–2030 Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) di Meeting Room Hotel Mercure, Samarinda, pada Sabtu, 29 November 2025.
“Akurasi data menjadi kunci. Kita harus tahu persis berapa banyak masyarakat yang sudah terlayani, termasuk layanan yang dibangun desa. Tanpa data yang benar, perencanaan tidak akan tepat,” tegas Ardiansyah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Ardiansyah juga mengungkapkan target cakupan layanan air bersih minimal 58 persen pada 2026 dan meningkat hingga 80 persen pada 2029.
"Perbaikan mekanisme pendataan menjadi syarat mutlak, agar perencanaan perluasan layanan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama Perumdam TTB Kutim, Suparjan, mengatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa melalui program Pamdes dan Pamsimas.
"Upaya ini kita lakukan untuk memastikan seluruh sarana air bersih desa masuk dalam pendataan resmi cakupan layanan," ujar Suparjan.
Suparjan mengungkapkan konsolidasi data diperlukan agar gambaran capaian layanan air bersih lebih akurat dan mencerminkan kondisi di lapangan.
“Banyak desa memiliki sistem air bersih mandiri. Jika semua ini masuk dalam data cakupan, maka angka pelayanan akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sesungguhnya,” ungkapnya.
Selain membahas target layanan, ia menjelaskan rapat juga menyepakati Renbis lima tahunan Perumdam TTB akan dievaluasi setiap dua tahun sekali.
"Evaluasi berkala per dua tahun diperlukan untuk memastikan rencana bisnis tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi teknis dan anggaran di lapangan," pungkasnya. (*/Adv Diskominfo Kutim/sh)
Tulis Komentar